Pemerintah Tegaskan Desil Bukan Penentu Tunggal Penerima Bansos

Selasa, 8 September 2026, 10:45 WIB Sumber: Liputan6 Dibaca 2 kali

Ukuran:

satunya penentu kelayakan penerima bansos, melainkan hanya salah satu rujukan dari DTSEN yang digunakan memetakan kesejahteraan relatif masyarakat. Setiap kementerian/lembaga tetap memakai indikator dan mekanisme sendiri sesuai tujuan program, sehingga perubahan Desil tidak otomatis menghapus hak seseorang atas bantuan sosial. Pemerintah juga membuka ruang koreksi lewat mekanisme Usul-Sanggah, termasuk kanal Cek Bansos, SIKS-NG, dan Cek-DTSEN, agar data terus dimutakhirkan dan bantuan tepat sasaran.

Poin-Poin Utama

Kepala Bakom Muhammad Qodari menyatakan pemerintah membangun digitalisasi perlindungan sosial berbasis DTSEN dan pemutakhiran Desil.
DTSEN disusun dan dikelola BPS sebagai satu rujukan bersama pemerintah untuk menentukan prioritas penerima bansos.
Desil merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
BPS memperbarui DTSEN bersama kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah.
Masyarakat dapat menyampaikan usul dan keberatan melalui mekanisme Usul-Sanggah, kanal Cek Bansos, SIKS-NG Kemensos, dan Cek-DTSEN BPS.
Pengemudi becak Timbul asal Kabupaten Kulonprogo, DIY, tercatat dalam Desil 9 sebelum pemutakhiran data.
Setelah pemutakhiran, data Timbul tercatat dalam Desil 3.
Qodari menegaskan Desil bukan penentu tunggal kelayakan seseorang menerima bansos.
Kementerian dan lembaga penyelenggara tetap menggunakan indikator, persyaratan, dan mekanisme masing-masing sesuai tujuan program.
Perubahan Desil seseorang tidak otomatis berarti kehilangan seluruh hak atas program sosial pemerintah.
Pemerintah menjadikan akurasi data sebagai prioritas dalam pengembangan sistem perlindungan sosial.
Tujuan utama sistem adalah memastikan bantuan negara menjangkau masyarakat paling membutuhkan.
Prinsip utama pemerintah adalah bantuan tepat sasaran tetapi tidak menutup mata terhadap kondisi nyata masyarakat.