Hukum Netral
Akademisi Sebut RUU Perampasan Aset Harus Atur Kewenangan Aparat Secara Jelas
Prinsip Fair Use (Kutipan Wajar Nirlaba): Laman ini hanya menyajikan cuplikan ringkas dan analisis topik untuk keperluan riset & pemantauan warta publik secara non-komersial. Seluruh hak cipta dan naskah liputan utuh adalah milik sah redaksi Media Indonesia.
wenangan. Ia memaparkan empat syarat wajib dalam setiap tindakan perampasan aset, yaitu legalitas kelembagaan, prosedur cermat transparan proporsional, asas proporsionalitas, serta perlindungan hukum melalui mekanisme keberatan dan ganti rugi. Edi menekankan bahwa...
Sorotan Poin Topik
- Akademisi Untag Semarang Edi Pranoto sampaikan RUU Perampasan Aset perlu beri kewenangan aparat terbatas dan terukur.
- Rapat dengar pendapat umum Komisi III DPR RI gelar di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (9/9).
Baca Liputan Lengkap di Media Indonesia
Buka Artikel Asli di Media Indonesia online.co.id adalah platform kurasi warta nirlaba. Seluruh hak cipta, naskah komprehensif, dan materi editorial dimiliki penuh oleh Media Indonesia.