Ekonomi Negatif
Desak Hapus Outsourcing dalam RUU Ketenagakerjaan, SP Ungkap Pertimbangan Efisiensi Ekonomi
Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mendesak pemerintah dan DPR menghapus sistem outsourcing dalam RUU Ketenagakerjaan. KSPN berargumen bahwa berdasarkan survei mereka, biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk tenaga outsourcing justru lebih besar dibandingkan merekrut pekerja kontrak secara langsung, karena selain membayar upah sesuai ketentuan, perusahaan juga harus menanggung fee bagi perusahaan penyedia tenaga kerja. Karena itu, KSPN menilai perekrutan langsung sebagai pekerja kontrak lebih efisien secara ekonomi.
Poin-Poin Utama
- KSPN urges government and DPR to remove outsourcing system from Employment Bill.
- KSPN argues outsourcing raises company costs above direct hiring.
- KSPN president Ristadi cited economic efficiency as basis for proposal.
- Ristadi spoke after audience with Ministry of Manpower on Wednesday.
- Audience date: September 9, 2026.
- KSPN survey found outsourcing-using firms spend more than direct-hire firms.
- Outsourcing firms must pay worker wages per regulations plus provider fees.
- KSPN recommends direct hiring of contract workers as cheaper alternative.
- Full name of confederation: Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN).
- Proposal targets the draft Employment Bill (RUU Ketenagakerjaan).
Ingin membaca liputan lengkap di portal penerbit?
Buka Sumber di SindonewsHak cipta dan publikasi utuh dimiliki oleh Sindonews.