Serikat Pekerja Usulkan Larangan Sistem "Outsourcing"

Poin-Poin Utama

• • Pengaturan pekerjaan alih daya menjadi salah satu substansi krusial dalam pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan.
• • Koalisi Serikat Pekerja–Partai Buruh mengusulkan penghapusan total sistem pekerjaan alih daya.
• • Draf RUU Ketenagakerjaan versi DPR mengatur pekerjaan alih daya dalam Pasal 80 hingga 83.
• • Draf DPR hanya mengizinkan pekerjaan alih daya untuk kegiatan jasa penunjang.
• • Draf DPR membatasi pekerjaan alih daya pada lima bidang.
• • Lima bidang yang diizinkan mencakup pelayanan kebersihan, penyediaan makanan, tenaga keamanan, penunjang pertambangan dan perminyakan, serta angkutan pekerja.
• • Draf juga memuat syarat dan kewajiban perusahaan alih daya serta sanksi administratif.
• • KSP–PB meminta pekerja dari perusahaan alih daya ilegal langsung berstatus sebagai pekerja tetap di perusahaan pengguna.
• • KSP–PB mengusulkan pertanggungjawaban renteng antara pihak penyalur dan perusahaan pengguna.
• • KSP–PB mengusulkan pengaturan pemborongan pekerjaan hanya untuk kegiatan penunjang.
• • Jika penghapusan belum disetujui, KSP–PB meminta rekrutmen pekerja alih daya dibatasi pada kegiatan penunjang.
• • KSPN meminta RUU Ketenagakerjaan menyatakan secara jelas penghapusan sistem pekerjaan alih daya.
• • KSPN menilai perusahaan pengguna sering membayar biaya besar kepada perusahaan penyedia tenaga kerja.
• • KSPN menyebut perusahaan penyedia nakal kerap memotong gaji pekerja secara drastis.
• • KSPN menyoroti ketidakjelasan status hubungan kerja pekerja alih daya.