Museum Kepresidenan Idealnya Tak Sekadar Pamer Koleksi Presiden
Anggota Komisi X DPR Bonnie Triyana menilai Museum Kepresidenan Balai Kirti perlu direposisi agar fokus pada sejarah kelembagaan kepresidenan Indonesia, bukan sekadar memamerkan memorabilia pribadi para presiden. Ia mendorong museum menjadi pusat produksi dan penyebaran pengetahuan tentang sejarah politik, demokrasi, serta institusi kepresidenan, dengan mengandalkan dokumentasi seperti dokumen rapat kabinet selain benda fisik. Penanggung jawab museum Linda Nurwanti mengakui narasi dan tata pamer masih mengacu pada PP 66/2015 sehingga perlu dikembangkan, sekaligus meminta penambahan SDM dan anggaran untuk peningkatan kualitas serta promosi museum.
Poin-Poin Utama
- Museum Kepresidenan Balai Kirti perlu direposisi menjadi pusat sejarah kelembagaan kepresidenan Indonesia.
- Museum idealnya menampilkan perkembangan struktur, perangkat, dan unit kerja di sekitar lembaga kepresidenan.
- Museum dapat menjadi rujukan bagi penelitian sejarah politik, demokrasi, dan institusi kepresidenan.
- Keberhasilan museum tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah pengunjung.
- Museum dipandang sebagai produsen dan penyebar pengetahuan, bukan sekadar penyimpanan benda bersejarah.
- Dokumen rapat kabinet dapat menjadi sumber penelitian setelah memasuki masa keterbukaan arsip.
- Museum beroperasi berdasarkan PP Nomor 66 Tahun 2015 dan Perpres Nomor 132 Tahun 2014.
- PP 66/2015 mendefinisikan museum kepresidenan sebagai museum khusus mengenai sejarah dan keberhasilan presiden atau wakil presiden.
- Museum mengelola 1.122 koleksi dari hibah keluarga presiden, pembelian, dan alih kelola museum lain.
- Perpustakaan museum mengoleksi 2.416 eksemplar buku.
- Museum hanya memiliki 32 orang pengelolaan.
- Tenaga edukator museum tercatat hanya satu orang.
- Jumlah pengunjung museum meningkat setiap tahun.
- Museum meminta tambahan sumber daya manusia, anggaran, pemeliharaan, dan promosi.
Hak cipta dan publikasi utuh dimiliki oleh Kompas.