Aturan Ketenagakerjaan Diminta Tidak Samaratakan Semua Industri

Poin-Poin Utama

• • Kementerian Perindustrian menilai Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan perlu mengakomodasi perbedaan skala dan karakteristik industri.
• • Pengaturan ketenagakerjaan yang seragam berpotensi menghambat perkembangan sektor industri dengan kebutuhan berbeda.
• • Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyebut pelaku usaha telah menyampaikan pandangan terkait rancangan undang-undang ketenagakerjaan.
• • Pandangan pelaku usaha mencakup pengupahan, PHK, kompetensi, produktivitas, ketentuan pidana, alih daya, pemagangan, dan tenaga kerja asing.
• • Industri memiliki skala berbeda yang harus tertuang dalam bahasa hukum undang-undang.
• • UMKM dinilai tidak mampu sepenuhnya menjalankan perintah undang-undang ketenagakerjaan.
• • Sektor padat modal dan sektor padat karya memiliki karakteristik berbeda.
• • Sektor yang mengalami perubahan teknologi dan model bisnis cepat juga memerlukan perlakuan berbeda.
• • Ketentuan undang-undang ketenagakerjaan ke depan perlu fleksibilitas agar tidak seluruh sektor diperlakukan sama.
• • RUU Pelindungan Ketenagakerjaan perlu menjaga agar minat investasi tidak menurun.
• • Usul pengaturan upah minimum sektoral masih terbuka untuk dibahas.
• • Konsep pelindungan perlu dimaknai lebih luas dari sekadar pemenuhan hak dan kewajiban perusahaan.
• • Pelatihan dan peningkatan keterampilan menjadi bagian dari perlindungan jangka panjang bagi tenaga kerja.
• • Asosiasi mengusulkan agar UU ketenagakerjaan mencakup penciptaan dan perluasan lapangan kerja, bukan hanya perlindungan pekerja.
• • Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya Nandi Herdiaman menyoroti ketentuan pidana yang perlu dikaji ulang.