Cair, Utang dari ADB Senilai Rp11,5 Triliun ke Kas Negara, Ini Peruntukannya
Bank Pembangunan Asia (ADB) menyetujui pinjaman senilai Rp11,5 triliun untuk mendukung Indonesia memodernisasi pengelolaan fiskal daerah dan meningkatkan penyampaian layanan publik melalui program ADIL yang memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk platform digital untuk integrasi data fiskal dan penilaian pajak properti yang lebih adil. Program ini juga mencakup perlindungan hak-hak sipil, perencanaan responsif untuk perempuan dan anak perempuan, serta integrasi risiko bencana. Pinjaman tersebut mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan di tingkat provinsi, kabupaten, dan desa.
Poin-Poin Utama
- Bank Pembangunan Asia menyetujui pinjaman sebesar US$650 juta atau setara Rp11,5 triliun.
- Pinjaman tersebut mendukung modernisasi pengelolaan fiskal daerah di Indonesia.
- Program bernama Accelerating Decentralization for Improved Local Governance.
- ADB Director untuk Indonesia adalah Bobur Alimov.
- Pernyataan resmi dirilis pada hari Rabu, 16 September.
- Sebanyak 35-40 persen pengeluaran publik dikelola di tingkat daerah.
- Pengeluaran daerah meliputi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lokal.
- Program ADIL mendukung platform digital nasional untuk integrasi data fiskal.
- Penilaian pajak properti dilakukan lebih adil untuk meningkatkan pendapatan daerah.
- Program mencakup perlindungan hak perempuan dan anak perempuan.
- Program juga mencakup integrasi risiko bencana.
- ADIL merupakan kelanjutan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Program mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.
- Program mendukung Visi Indonesia Emas 2045.
- ADB merupakan bank pembangunan multilateral untuk kawasan Asia dan Pasifik.
Hak cipta dan publikasi utuh dimiliki oleh Media Indonesia.