Politik Netral
Soal Wacana Ambang Batas Parlemen 5 Persen, PDIP Minta Tetap Patuhi MK
Anggota Komisi II DPR dari PDIP, Komaruddin Watubun, menyebut ambang batas parlemen 5 persen dapat menjadi opsi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu, namun harus dikaji secara komprehensif dan tidak boleh bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Dia menegaskan bahwa penyusunan undang-undang tersebut merupakan domain DPR sebagai wakil rakyat sehingga kesepakatan elite partai harus tetap diuji melalui pembahasan terbuka untuk umum agar seluruh aspirasi publik tertampung. PDIP pun meminta seluruh fraksi berpegang pada nilai-nilai demokrasi dan prinsip reformasi 1998 dalam menyikapi wacana tersebut.
Poin-Poin Utama
- Komaruddin Watubun adalah Anggota Komisi II DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan.
- Angka ambang batas parlemen 5 persen dapat menjadi opsi dalam pembahasan RUUPemilu.
- Wacana ambang batas 5 persen berasal dari kesepakatan partai koalisi pemerintah.
- Penyusunan RUUPemilu merupakan domain DPR sebagai wakil rakyat.
- Komaruddin Watubun berbicara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 16 September 2026.
- Mekanisme pembahasan RUUPemilu diproses melalui panitia kerja di Komisi II DPR.
- Komaruddin Watubun memandang angka 5 persen tergolong rasional.
- Penetapan ambang batas perlu menyeimbangkan efektivitas, efisiensi, dan keterwakilan.
- Penyederhanaan partai politik memudahkan konsolidasi kekuasaan.
- Pembuatan undang-undang yang berujung pembatalan pasal oleh MK tidak boleh berulang.
- Kelompok pro-demokrasi, masyarakat sipil, dan partai politik non-parlemen berhak memberikan masukan.
- PDI Perjuangan mencermati dinamika kehendak publik termasuk evaluasi pilkada langsung.
- Seluruh fraksi harus berpegang pada nilai-nilai demokrasi dan sejarah reformasi 1998.
- Kesepakatan elite partai politik harus diuji dalam ruang pembahasan terbuka untuk umum.
Ingin membaca liputan lengkap di portal penerbit?
Buka Sumber di Liputan6Hak cipta dan publikasi utuh dimiliki oleh Liputan6.