Politik Netral
PDIP Kini Usulkan Ambang Batas Parlemen DPR sampai DPRD 6 Persen
PDIP mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen menjadi 6 persen yang berlaku untuk DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam revisi UU Pemilu. Berbagai partai memiliki pandangan berbeda mengenai besaran ambang batas, di mana NasDem mengusulkan 7 persen, Golkar 5 persen, sementara PAN justru ingin tetap 4 persen atau diturunkan. Said Abdullah mempertanyakanlogika penetapan ambang batas nol persen yang diajukan partai-partai non-parlemen dengan pertimbangan jumlah partai yang sangat banyak.
Poin-Poin Utama
- PDIP bakal mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen menjadi 6% dalam RUUPemilu.
- Usulan 6% berlaku untuk DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- Said Abdullah menyatakan hal tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 6 Oktober.
- Said Abdullah mempertanyakan keharusan usul ambang batas nol persen dari partai non-parlemen.
- Said Abdullah menilai dalil suara terbuang dalam pemilu tidak relevan.
- Said Abdullah menyebut banyak negara lain memiliki tingkat ambang batas lebih rendah dari Indonesia.
- Sejumlah fraksi di DPR kini memiliki sikap berbeda soal besaran ambang batas parlemen.
- NasDem mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen dari 4% menjadi 7%.
- PDIP dan PKB mengusulkan ambang batas parlemen sebesar 6%.
- Golkar mengusulkan ambang batas parlemen sebesar 5%.
- PAN mengusulkan ambang batas tetap 4% atau bahkan diturunkan.
- Mahkamah Konstitusi memutus agar ambang batas parlemen diubah dan dikaji ulang melalui RUUPemilu.
- Banong menjadi Wakil Ketua Panja RUUPemilu dari Gerbera.
- Banong menepis tuduhan bahwa Panja ingin mempersulit partai-partai nonparlemen.
- Panja akan mengundang semua pihak ke Komisi II untuk memintai pendapat terkait ambang batas.
Ingin membaca liputan lengkap di portal penerbit?
Buka Sumber di CNNHak cipta dan publikasi utuh dimiliki oleh CNN.