Hukum Netral
Pakar Sebut Perpres Timah Bisa Jadi Landasan Harvey Moeis Cs Ajukan PK
Pakar hukum Chairul Huda menyatakan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2026 tentang percepatan perbaikan tata kelola pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat menjadi landasan bagi terpidana korupsi tata niaga timah seperti Harvey Moeis dan Alwin Albar untuk mengajukan peninjauan kembali. Menurut Huda, terbitnya perpres tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum karena praktik yang sebelumnya dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi kini dilegalkan, padahal putusan pengadilan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Huda juga mempertanyakan bentuk regulasi perpres untuk isu lokal karena seharusnya perpres mengatur hal bersifat nasional.
Poin-Poin Utama
- Pakar hukum Chairul Huda menyoroti Perpres Nomor 79 Tahun 2026 tentang percepatan perbaikan tata kelola pertambangan timah di Bangka Belitung.
- Perpres 79/2026 dapat menjadi landasan bagi terpidana korupsi tata niaga timah mengajukan peninjauan kembali.
- Harvey Moeis dan Alwin Albar telah divonis dalam perkara korupsi tata kelola niaga timah.
- Alwin Albar merupakan mantan Direktur Operasional PT Timah periode 2015-2021.
- Putusan terhadap Harvey Moeis dan Alwin Albar telah berkekuatan hukum tetap.
- Perpres 79/2026 memberikan dasar legalitas terhadap praktik yang sebelumnya dipersoalkan dalam perkara hukum.
- Huda menilai terdapat konsekuensi hukum terhadap perkara yang telah inkracht.
- Perpres berpotensi menimbulkan persoalan hukum karena perbedaan perlakuan pemerintah terhadap praktik masa lalu.
- Pemerintah melalui kejaksaan sebelumnya membawa kasus ini ke pengadilan sebagai tindak pidana korupsi.
- Huda mempertanyakan konsistensi kebijakan pemerintah dalam melihat praktik pembelian biji timah.
- Perpres seharusnya mengatur hal-hal yang bersifat nasional.
- PT Timah dapat membeli komoditas timah dari pemegang izin pertambangan rakyat.
- Pembelian timah harus memperhitungkan kuantitas, kualitas, dan harga pasar yang wajar.
- Pembelian komoditas timah harus disepakati dalam perjanjian tertulis antara PT Timah dan pemegang izin pertambangan rakyat.
- Huda menilai Perpres ruang lingkupnya terlalu besar untuk regulasi yang bersifat lokal.
Ingin membaca liputan lengkap di portal penerbit?
Buka Sumber di CNNHak cipta dan publikasi utuh dimiliki oleh CNN.