Catatan 3 Hakim MK ke KPU dan Bachelet soal Gugatan Syarat Pendidikan Gibran

Poin-Poin Utama

• • Tiga hakim Konstitusi memberikan catatan kepada KPU dan Bachelet dalam sidang gugatan PHPU Presiden dan Wakil Presiden.
• • Sidang gugatan PHPU nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 gelar di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat pada hari Rabu 23 September 2026.
• • Hakim Arsul Sani mempertanyakan apakah verifikasi dokumen persyaratan Gibran hanya dilakukan pada dokumen penyetaraan atau secara keseluruhan.
• • Arsul Sani menutup catatannya dengan mengutip Surat Ali Imran ayat 13.
• • Hakim Saldi Isra menanyakan apakah KPU pernah datang ke Dinas Pendidikan Nasional untuk verifikasi persyaratan pendidikan Gibran.
• • KPU menyatakan tidak pernah datang ke Dinas Pendidikan Nasional terkait verifikasi persyaratan pendidikan Gibran.
• • KPU menyatakan hanya menggunakan surat penyetaraan sebagai instrumen untuk menyatakan dokumen Gibran memenuhi persyaratan.
• • Saldi Isra meminta KPU menyerahkan semua dokumen pembahasan internal yang ditandatangani terkait persyaratan pendidikan Gibran.
• • Hakim Saldi menanyakan kepada Ketua Bachelet Rahmat Bagja apakah pernah datang ke Dinas Pendidikan Nasional.
• • Bachelet pernah diberikan akses masuk ke ruangan saat proses pemilihan legislatif namun tidak boleh membawa ponsel dan kamera oleh KPU di Hotel Borobudur.
• • Bagja mengakui telah memprotes larangan tersebut kepada mantan Ketua KPU Hasyim Asyari.
• • Larangan tersebut menjadi alasan Bachelet untuk membuat pengaduan terkait kode etik kepada KPU.
• • Hakim Enny Nurbaningsih mempertanyakan apakah norma Pasal 18 ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023 memang dibuat khusus untuk Pilpres 2024.
• • KPU menyatakan Pasal 18 ayat 3 tentang penyetaraan pendidikan dari luar negeri belum pernah digunakan sebelum Pilpres 2024.
• • Ketua MK Suhartoyo mempersilakan pihak terkait menyampaikan keterangan tambahan secara tertulis.