Politik Netral
Prabowo Minta Audit Forensik Keuangan Haji
Presiden Prabowo Subianto mendorong dilakukannya audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji agar kondisi keuangan haji dapat diketahui secara faktual. Audit ini dilakukan untuk memastikan pemerintahan Prabowo mengelola keuangan haji dengan benar serta melakukan pembenahan tata kelola, sekaligus membersihkan ekosistem haji dari kartel dan mafia yang selama ini merugikan calon jemaah. Kementerian Haji dan Umrah akan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk pelaksanaan audit tersebut.
Poin-Poin Utama
- Presiden Prabowo Subianto meminta dilakukannya audit forensik terhadap pengelolaan keuangan haji.
- Keuangan haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.
- Pengumuman dilakukan oleh Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak seusai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta.
- Rapat berlangsung pada Senin, 28 September 2026.
- Audit forensik bertujuan mengetahui kondisi keuangan haji yang sebenarnya.
- Hasil audit diharapkan menjadi dasar pembenahan tata kelola keuangan haji.
- Prabowo mencontohkan kasus Malaysia sebagai motivasi pentingnya audit.
- Audit juga bertujuan meyakinkan publik bahwa pemerintahan Prabowo mengelola keuangan haji dengan benar.
- Kementerian akan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk audit.
- Audit merupakan bagian dari perintah Prabowo membersihkan perhajian Indonesia dari kartel.
- Kementerian Haji dan Umrah telah peluncuran hotline untuk memberantas mafia haji dan umrah.
- Prabowo apresiasi upaya pembersihan ekosistem haji dan umrah dari praktik curang.
- Prabowo meminta semua kartel dan mafia haji serta umrah disapu bersih.
- Pembersihan ekosistem bertujuan melindungi calon jemaah dari kerugian.
- Mochamad Irfan Yusuf adalah Menteri Haji dan Umrah yang menyampaikan apresiasi Presiden.
Ingin membaca liputan lengkap di portal penerbit?
Buka Sumber di Liputan6Hak cipta dan publikasi utuh dimiliki oleh Liputan6.