KPK Geledah 2 Kantor Dinas Usut Kasus Gratifikasi & TPPU di Madiun

Poin-Poin Utama

• • KPK menggeledah dua kantor dinas di Kota Madiun pada Kamis, 1 Oktober.
• • Dua lokasi yang digeledah adalah Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Madiun.
• • Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang.
• • Penyidikan merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menyasar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun.
• • KPK menduga uang yang diterima dari sejumlah organisasi perangkat daerah sudah berubah bentuk dan dialihkan ke pihak lain.
• • Penyidikan difokuskan pada penelusuran aset-aset yang terkait dengan aliran dana tersebut.
• • Tersangka dalam perkara ini adalah Wali Kota Madiun nonaktif Maidi.
• • KPK menggunakan Surat Perintah Penyidikan umum dalam menangani kasus ini.
• • Pada 29 September, KPK menggeledah rumah Maidi dan anaknya yang bernama Hendra.
• • Maidi dituntut pidana tujuh tahun dua bulan penjara.
• • Tuntutan terhadap Maidi berkaitan dengan pemerasan berkedok program Corporate Social Responsibility.
• • Maidi juga dituntut terkait penerimaan gratifikasi miliaran rupiah dalam perizinan.
• • Dakwaan terhadap Maidi menggunakan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
• • Dakwaan terhadap Maidi juga menggunakan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
• • Maidi dituntut membayar denda dan uang pengganti lebih dari Rp8 miliar.