Dirjen Basnang Dorong Pesantren Urus Legalitas

Poin-Poin Utama

• • Kemenag mendorong pesantren yang belum memiliki izin untuk segera mengurus legalitas kelembagaan.
• • Legalitas diperlukan untuk memastikan pesantren memenuhi standar bangunan, sarana-prasarana, tata kelola, dan perlindungan santri.
• • Basnang Said merupakan Direktur Jenderal Pesantren Kemenag.
• • Persoalan legalitas menjadi salah satu tantangan dalam penataan pesantren di Indonesia.
• • Sejumlah kasus kekerasan di lingkungan pesantren banyak ditemukan pada pesantren yang belum memiliki izin.
• • Pemerintah mendorong pesantren belum berizin untuk mendaftarkan diri ke Kemenag kabupaten atau kota.
• • Pendaftaran diperlukan agar keberadaan pesantren dapat terdata dan mendapat pembinaan dari pemerintah.
• • Proses legalisasi pesantren masih menghadapi sejumlah kendala.
• • Kendala utama meliputi persyaratan Persetujuan Bangunan Gedung dari pemerintah daerah.
• • Kendala lain berupa Sertifikat Laik Fungsi yang harus dipenuhi pesantren.
• • Biaya pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung di sejumlah daerah dapat mencapai sekitar Rp 20 juta hingga Rp 25 juta.
• • Biaya tersebut menjadi tantangan bagi pesantren yang tumbuh dari masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas.
• • Basnang khawatir persyaratan tersebut membuat pesantren di desa sulit mendapatkan legalitas.
• • Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang banyak tumbuh dari inisiatif masyarakat.
• • Pemerintah perlu memastikan persyaratan legalitas tetap dapat dipenuhi tanpa menghilangkan kesempatan masyarakat.