UU Reforma Agraria Harus Jamin Kepastian Hukum dan Iklim Investasi

Poin-Poin Utama

• • UU tentang Pengaturan Reforma Agraria bertujuan menyelesaikan ketimpangan dan konflik agraria.
• • UU tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha.
• • Prof. Dr. Sudarsono Soedomo adalah Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University.
• • Pernyataan tersebut disampaikan pada hari Rabu, 7 Oktober 2026.
• • Reforma agraria harus mengubah ketidakpastian menjadi kepastian yang lebih adil.
• • Kepastian hukum harus mencakup kejelasan objek tanah, subjek yang memiliki atau menguasainya, serta prosedur dan akibat hukum.
• • Pemerintah harus memastikan status hukum tanah sebelum ditetapkan sebagai objek reforma agraria.
• • Aturan baru tidak boleh berlaku surut menurut prinsip hukum.
• • Hak atau izin yang diperoleh secara sah harus dihormati sampai berakhir atau dicabut melalui mekanisme hukum yang sah.
• • Negara memiliki kewenangan untuk mengatur penggunaan tanah demi kepentingan masyarakat.
• • Kewenangan tersebut harus dilaksanakan melalui prosedur hukum yang jelas.
• • Penghormatan terhadap hak yang sah diperlukan agar reforma agraria memiliki dasar hukum yang kuat.
• • Perlindungan terhadap hak yang diterbitkan bukan berarti menghambat reforma agraria.
• • Penghormatan terhadap hak yang sah menciptakan kepastian bagi seluruh pihak.