RUU Reforma Agraria Disahkan, Aturan Batas Penguasaan Tanah Disiapkan

Poin-Poin Utama

• • UU Reforma Agraria disahkan menjadi undang-undang melalui rapat parifikasi DPR.
• • Pengesahan dilakukan pada hari Selasa tanggal 22 September 2026.
• • Seluruh fraksi dan anggota DPR menyatakan persetujuan terhadap pengesahan UU tersebut.
• • Rapat parifikasi dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
• • Pemerintah menyiapkan sejumlah aturan turunan sebagai amanat UU Reforma Agraria.
• • Salah satu aturan turunan mengatur batas minimum dan maksimum penguasaan serta pemilikan tanah.
• • Peraturan Pemerintah juga akan mengatur penataan, pengendalian, dan pembatasan tanah.
• • Sejumlah persoalan agraria yang masih dihadapi meliputi ketimpangan penguasaan tanah dan koordinasi antarlembaga.
• • Peraturan lain mencakup penentuan lokasi prioritas dan pemindahan status barang milik negara, daerah, BUMN, serta BUMD.
• • PP lain mengatur perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi reforma agraria.
• • Aturan mengenai pendaftaran, pengelolaan, penggunaan, pemanfaatan, dan pewarisan kepemilikan bersama atas hak milik disiapkan.
• • Peraturan Presiden mengatur peta jalan reforma agraria dan lembaga penyelenggara reforma agraria.
• • Peraturan Presiden juga mengatur dewan pengawas serta peringatan tertulis, pencabutan, dan pemberian hak kepada pihak lain.
• • Reforma agraria bertujuan memastikan tanah dan sumber agraria menjadi sumber kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.
• • Nusron Wahid menyatakan pengesahan UU tersebut menjadi tonggak baru pelaksanaan reforma agraria di Indonesia.