Politik Netral
Istana soal Putusan MK: Ijazah Gibran Bukan Tidak Ada, Belum Ditemukan
Pemerintah melalui Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto merespons putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak menemukan bukti ijazah atau kelulusan pendidikan menengah atas milik Gibran Rakabuming Raka. Bambang menekankan bahwa frasa "tidak ditemukan" dalam putusan MK berbeda maknanya dengan "tidak ada", sehingga belum tentu Gibran tidak memiliki ijazah tersebut. MK dalam putusannya menolak gugatan yang diajukan sejumlah pihak untuk mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
Poin-Poin Utama
- Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto merespons putusan MK soal syarat pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
- MK tidak menemukan bukti ijazah atau kelulusan Gibran di sekolah tingkat menengah atas.
- MK tidak menyatakan Gibran tidak memiliki ijazah, melainkan tidak menemukan.
- Ketentuan tidak menemukan berbeda dengan tidak ada.
- Pemerintah menilai dinamika terkait putusan tersebut masih berjalan.
- Pemerintah akan menunggu perkembangan selama dua sampai tiga hari ke depan.
- Putusan MK belum berpengaruh terhadap legitimasi Gibran sebagai Wakil Presiden.
- Bambang belum bertemu Presiden sehingga belum mengetahui respons beliau.
- MK menolak gugatan perkara bernomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
- Perkara tersebut tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
- MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
- Para pemohon tidak berwenang mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden.
- Para pemohon terdiri dari KIPP, Partai Ummat, Denny Indrayana, dan enam warga Forum Purnawirawan TNI.
- Nama-nama pemohon yang disebutkan adalah M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing.
- MK tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah SMA atau yang setara dari luar negeri.
Ingin membaca liputan lengkap di portal penerbit?
Buka Sumber di CNNHak cipta dan publikasi utuh dimiliki oleh CNN.