Pramono Sebut Sumbangan PMI Harusnya Sukarela tak Dipatok Nominal

Poin-Poin Utama

• • Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan sumbangan Bulan Dana PMI harus bersifat sukarela.
• • Pramono telah bertemu dengan Ketua PMI Jakarta terkait pelaksanaan Bulan Dana PMI.
• • Pramono secara pribadi membuat video kampanye tentang Bulan Dana PMI.
• • Sumbangan PMI tidak boleh dipaksakan dengan nominal tertentu oleh pejabat maupun PMI.
• • Pramono meminta agar tidak ada penentuan nominal sumbangan di sekolah dan birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
• • Pramono meminta Ketua PMI DKI Jakarta segera memberikan aturan terkait sumbangan tersebut.
• • Berdapat dokumen yang beredar di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berisi patokan sumbangan PMI September-November 2026.
• • Dokumen tersebut mencantumkan nominal sumbangan berdasarkan jabatan dan status kepegawaian.
• • Pejabat sekelas wali kota dikenai sumbangan sebesar Rp2,5 juta per bulan atau Rp7,5 juta selama tiga bulan.
• • Asisten Kota hingga pejabat eselon III/a dikenai sumbangan sebesar Rp1,5 juta.
• • Pegawai Negeri Sipil dikenai sumbangan sebesar Rp300.000.
• • Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dikenai sumbangan sebesar Rp150.000.
• • Tenaga honorer kontrak dikenai sumbangan sebesar Rp30.000.
• • Sumbangan PMI dengan besaran nominal disebut telah terjadi sejak lama.
• • Pramono menegaskan donate PMI sepenuhnya boleh atau tidak boleh.