8 Partai Nonparlemen Kompak Usulkan Ambang Batas 1 Persen

Poin-Poin Utama

• • Delapan partai politik dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat mengusulkan ambang batas parlemen sebesar 1 persen.
• • Usulan tersebut bertujuan mengurangi suara pemilih yang tidak terkonversi menjadi kursi DPR.
• • Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansasyah menyampaikan usulan didasarkan evaluasi pemilu sebelumnya.
• • Dasar hukum yang digunakan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.
• • Pada Pemilu 2019, sekitar 13 juta suara tidak terkonversi menjadi kursi DPR.
• • Pada Pemilu 2024, jumlah suara tidak terkonversi meningkat menjadi sekitar 17,3 juta.
• • Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat terbentuk sekitar satu tahun lalu.
• • Anggota gerakan terdiri atas Perindo, PPP, Hanura, Buruh, Ummat, PKN, PBB, dan Berkarya.
• • Putusan Mahkamah Konstitusi 116/PUU-XXI/2023 dibacakan pada 29 Februari 2024.
• • Mahkamah Konstitusi menetapkan ambang batas 4 persen tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024.
• • Ketentuan ambang batas 4 persen bersifat konstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029 dan pemilu berikutnya.
• • Mahkamah Konstitusi mewajibkan perubahan ketentuan ambang batas parlemen sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai.
• • Perubahan harus mempertimbangkan proporsionalitas hasil pemilu dan penyederhanaan partai politik.
• • Perubahan juga harus menjamin partisipasi publik yang bermakna termasuk partai politik nonparlemen.
• • Opsi ambang batas 1 persen menjadi salah satu masukan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu.