Politik Netral
Jokowi Bicara Pemimpin Harus Pahami Rakyat, Pengamat: Kontradiksi dengan 10 Tahun Kepemimpinannya
Mantan Presiden Jokowi menyatakan pemimpin harus memahami rakyat, bukan sekadar strategi dan kekuasaan, saat menghadiri Penang Peace Dialogue di Malaysia. Pengamat Komunikasi Politik M Jamiluddin Ritonga menyebut pernyataan itu kontradiktif dengan kepemimpinannya selama 10 tahun, karena banyak kelompok kritis menilai Jokowi tidak memahami rakyat. Jamiluddin mencontohkan kebijakan ekonomi yang dianggap elitis, seperti pengesahan UU Cipta Kerja yang memicu protes besar dari buruh dan mahasiswa.
Poin-Poin Utama
- Jokowi menyampaikan pernyataan tentang pemimpin harus memahami rakyat di Penang Peace Dialogue, George Town, Pulau Pinang, Malaysia.
- Pernyataan Jokowi disampaikan saat gala dinner pembuka forum pada Sabtu (5/9/2026) malam.
- Forum Penang Peace Dialogue digelar pada 5-6 September 2026.
- Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga merespons pernyataan tersebut.
- Jamiluddin menyebut pernyataan Jokowi kontradiksi dengan 10 tahun masa kepemimpinannya.
- Jamiluddin menyatakan kelompok kritis, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat sipil menilai Jokowi tidak memahami rakyatnya.
- Kebijakan ekonomi Jokowi dinilai elitis dan mengabaikan partisipasi publik.
- Jamiluddin mencontohkan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) sebagai kebijakan elitis.
- Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja menuai gelombang protes besar dari kaum buruh dan mahasiswa.
- Berita terkait menyebutkan kunjungan Xanana Gusmao ke Jokowi disebut kapasitas pribadi, bukan kunjungan kenegaraan oleh Menlu Sugiono.
Ingin membaca liputan lengkap di portal penerbit?
Buka Sumber di SindonewsHak cipta dan publikasi utuh dimiliki oleh Sindonews.