Kemenhaj dorong penguatan peran BPKH dalam pengelolaan dana haji

Poin-Poin Utama

• • Kementerian Haji dan Umrah mendorong penguatan peran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam pengelolaan dana haji.
• • Penguatan peran BPKH bertujuan meningkatkan nilai manfaat bagi jamaah sekaligus memitigasi risiko investasi.
• • Dana haji diharapkan menjadi restricted fund yang hanya digunakan untuk keperluan haji.
• • Pola pengelolaan dana haji perlu ditinjau kembali agar dikelola secara optimal.
• • Pengelolaan dana haji ke depan diharapkan dapat didiversifikasi untuk mengurangi risiko.
• • Diversifikasi juga bertujuan membuka peluang memperoleh nilai manfaat yang lebih besar.
• • Revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji tengah berjalan di DPR RI.
• • Rancangan revisi undang-undang telah memasuki tahapan pembahasan antara pemerintah dan DPR.
• • Penguatan peran BPKH menjadi salah satu arah yang diharapkan pemerintah dalam penataan pengelolaan keuangan haji.
• • 8th International Hajj Fund Forum diselenggarakan di Jakarta pada 15 Oktober 2026.
• • Forum tersebut menjadi wadah orkestrasi pengelolaan haji ke depan seiring tantangan yang semakin kompleks.
• • Dana kelolaan BPKH per September 2026 sebesar Rp185,73 triliun.
• • Strategi pengelolaan dana haji harus menyeimbangkan kebutuhan likuiditas dan prinsip kehati-hatian.
• • Pengelolaan dana haji juga harus mempertimbangkan kepatuhan syariah dan optimalisasi nilai manfaat.
• • Pengelolaan perlu menjaga keseimbangan manfaat bagi jamaah yang berangkat saat ini dan calon jamaah masa mendatang.