Beranda Senin, 28 September 2026

!online

Indeks Topik Berita 4270 Topik Terhimpun

Daftar Topik Warta

Koleksi seluruh kelompok topik warta yang terbentuk dari agregasi berita multi-perspektif berbagai portal media nasional terpercaya.

Umum 1 Warta

10 Rekomendasi Mobil Klasik Murah

Bagi para pemula atau kolektor dengan anggaran terbatas, memiliki kendaraan bersejarah tidak selalu harus merogoh kocek ratusan juta rupiah.

Umum 1 Warta

Kemenhut dan BMKG lakukan OMC kendalikan karhutla Kalimantan dan Jatim

Kementerian Kehutanan bersama BMKG mengintensifkan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Jawa Timur melalui operasi modifikasi cuaca (OMC) yang didanai dari anggaran Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan. Pelaksanaan OMC berdasarkan analisis meteorologi dan potensi pembentukan awan hujan, dijadwalkan pada periode September 2026 dengan dukungan pesawat CASA, BNPB, serta TNI AU. Operasi di Jawa Timur diarahkan untuk mendukung pemadaman kebakaran di TN Bromo Tengger Semeru dan Gunung Arjuno, sementara di Kalimantan OMC akan berlangsung hingga 13 September untuk memanfaatkan peluang pembentukan awan hujan demi mencegah kebakaran baru.

Umum 1 Warta

Polisi Tangkap Pencuri Bercelurit yang Beroperasi di Sudirman

Polisi tangkap pria berinisial SP di kawasan Sudirman, Jakarta, Jumat (4/9) malam setelah ia coba ambil tas ransel warga dan ancam korban pakai celurit. Korban HV terbangun saat tasnya dibuka, lalu warga dan pengemudi ojek online bantu amankan pelaku. SP beserta celurit dibawa ke Subdit Umum/Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk penanganan lebih lanjut.

Umum 1 Warta

Alasan DPR Mau Pidana Pajak dan Perbankan Masuk RUU Perampasan Aset

Anggota Komisi XI DPR Harris Turino mengusulkan agar RUU Perampasan Aset tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi, tetapi juga mencakup seluruh tindak pidana termasuk di sektor perbankan dan perpajakan, dengan alasan kejahatan di sektor perbankan juga berdampak serius. DPR menargetkan RUU tersebut selesai dan disahkan menjadi undang-undang sebelum 15 Desember 2026, dengan konsekuensi pimpinan DPR akan mundur jika tenggat terlewati. Dalam draf yang sedang dibahas, setidaknya terdapat 13 tindak pidana yang asetnya dapat dirampas negara, termasuk korupsi, narkotika, perbankan, perpajakan, dan perdagangan orang.

Umum 1 Warta

Kemendagri Dorong Daerah Temukan Penghambat Pertumbuhan Ekonomi

Kemendagri membentuk tim untuk mengawal pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sembilan langkah konkret, mulai dari percepatan realisasi APBD/APBN hingga kemudahan perizinan perusahaan. Tomsi menegaskan bahwa keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari kenaikan angka, melainkan harus berdampak nyata pada investasi, lapangan kerja, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Umum 1 Warta

Pulihkan Trauma, Prinka Haprani Hibur Anak-anak Korban Gempa NTT

Ketua Umum DPP Taruna Merah Putih Pinka Haprani memimpin kegiatan trauma healing untuk anak-anak korban gempa di Kabupaten Manggarai, NTT, pada Selasa (1/9). Kegiatan diisi dengan permainan, nyanyi, dongeng, gambar, dan cerita bersama ratusan anak PAUD hingga SMP di tenda pengganti SD Inpres Robo dan SMPN Satap Robo. Bupati Manggarai Heribertus Nabit dan belasan mahasiswa Relawan Taruna Merah Putih dari kampus di Ruteng juga terlibat dalam pendampingan psikososial tersebut.

Umum 1 Warta

Kapolrestro Bekasi Kota Terbitkan Maklumat tentang Keselamatan Pelajar

Kapolrestro Bekasi Kota terbitkan maklumat MAK/01/IX/2026 tentang perlindungan pelajar dari kegiatan unjuk rasa yang mengandung unsur bahaya dan kekerasan. Isi maklumat mencakup lima pesan utama, meliputi pencegahan pelibatan pelajar dalam kegiatan berisiko, kewaspadaan terhadap provokasi digital, pengawasan sepulang sekolah, serta penguatan peran keluarga, sekolah, dan pemerintah. Langkah ini bertujuan menjaga keselamatan anak dan memastikan hak belajar mereka tetap terlindungi tanpa membatasi ruang penyampaian pendapat.

Umum 1 Warta

Ketua MPR Pastikan Semua Masukan Terkait Naskah PPHN Akan Dipelajari

Ketua MPR Ahmad Muzani pastikan semua kritik publik terhadap naskah PPHN akan dipelajari. Muzani sebut masih banyak masukan berarti untuk perkembangan naskah dan pengkajian terus dilakukan. Soal amandemen terbatas belum dibicarakan, namun PPHN bakal jadi produk hukum lewat payung hukum yang sesuai, bisa berupa TAP MPR, undang-undang, atau perubahan terbatas UUD.