Hukum Netral
Sebulan, Pansus Reforma Agraria Terima 3.401 Pengaduan Pertanahan
Pansus Reforma Agraria dan PTSL DPRD DKI Jakarta menerima 3.401 pengaduan pertanahan masyarakat dalam satu bulan, yang mencerminkan masih banyaknya persoalan pertanahan di ibu kota. Pansus mematangkan langkah penyelesaian, termasuk penerbitan sertifikat residu PTSL kategori satu, pembahasan 28 potensi redistribusi tanah dari data GTRA, dan finalisasi revisi komposisi gugus tugas. Selanjutnya, 111 sertifikat tanah hasil PTSL akan diserahkan secara simbolis oleh Gubernur DKI Pramono Anung di Balai Kota sebagai bagian dari percepatan reforma agraria dan kepastian hukum kepemilikan tanah warga.
Poin-Poin Utama
- Pansus Reforma Agraria dan PTSL DPRD DKI Jakarta menerima 3.401 pengaduan masyarakat dalam satu bulan.
- Setiap pengaduan dibahas dan menjadi dasar koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional.
- Pansus memprioritaskan penyelesaian sertifikasi tanah yang belum tuntas.
- Pansus menyiapkan penerbitan dan penyerahan sertifikat residu PTSL kategori satu.
- Data Gugus Tugas Reforma Agraria mencatat 28 potensi redistribusi tanah pada gelombang pertama.
- Pansus memfinalisasi revisi komposisi unsur tokoh dalam Gugus Tugas Reforma Agraria.
- Pansus menyiapkan 111 sertifikat tanah hasil program PTSL.
- Penyerahan 111 sertifikat dijadwalkan di Balai Kota DKI Jakarta.
- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung direncanakan menyerahkan sertifikat secara simbolis.
- Penyerahan sertifikat ditujukan untuk mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan di Jakarta.
- Kepastian hukum atas kepemilikan tanah dinilai sebagai kebutuhan mendesak bagi warga.
Ingin membaca liputan lengkap di portal penerbit?
Buka Sumber di RepublikaHak cipta dan publikasi utuh dimiliki oleh Republika.