Politik Negatif
Habib Klaim Prabowo Lebih Demokratis dari Pemerintah Sebelumnya
wanti potensi penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum dan berjanji fraksinya akan tetap berpikir sebagai rakyat agar undang-undang tersebut tidak menjadi alat kekuasaan di masa depan.
Poin-Poin Utama
- Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR, menyebut pemerintahan Prabowo lebih demokratis dari pemerintahan sebelumnya.
- Pernyataan disampaikan dalam rapat audensi lanjutan RUU Perampasan Aset di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9).
- Habiburokhman menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.
- Habib yakin potensi RUU Perampasan Aset menjadi alat kekuasaan lebih kecil di era Prabowo.
- Menurut Habib, draf RUU yang lebih ekstrem beredar di era pemerintahan sebelum Prabowo.
- Habib menyebut gejala hukum sebagai alat kekuasaan lebih ringan di era sekarang.
- Terdapat 13 tindak pidana masuk lingkup RUU Perampasan Aset.
- Habib menyatakan pihaknnya sejak awal didesak agar RUU Perampasan Aset segera disahkan.
- Implementasi RUU ke depan akan mengacu pada praktik di negara-negara maju.
- Habib mempertanyakan integritas aparat penegak hukum Indonesia jika dibandingkan dengan negara maju.
- Habib berjanji RUU Perampasan Aset tidak akan menjadi alat kekuasaan setelah disahkan.
- Habib mengaku pernah menjadi bagian dari partai pendukung kekuasaan.
- Habib merasa sakit melihat hukum dijadikan alat kekuasaan.
Ingin membaca liputan lengkap di portal penerbit?
Buka Sumber di CNNHak cipta dan publikasi utuh dimiliki oleh CNN.