Tindak Tegas Korporasi Penyebab Karhutla di Area Konsesi

Poin-Poin Utama

• • Sebanyak 4.671 titik panas karhutla terdeteksi di areal hak guna usaha sepanjang Agustus 2026.
• • Total 23.307 titik api teridentifikasi dari Januari hingga Agustus 2026.
• • Sebanyak 5.540 titik api berada di dalam areal kerja perusahaan pemegang HGU.
• • Perusahaan dengan kebakaran berulang mencakup PT GAL, PTPN XIII, PT DLP, PT SML, PT AUS, dan PT TKL.
• • Dasar hukum evaluasi HGU mengacu pada Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 15 Tahun 2016.
• • Walhi mendesak pemerintah mengevaluasi HGU yang bermasalah dan mencabut hak atas tanah perusahaan melanggar.
• • Menteri ATR/BPN berwenang mengevaluasi dan mencabut HGU yang terbukti lalai kelola lingkungan.
• • Tanah hasil pencabutan HGU diminta dialokasikan untuk reforma agraria, bukan dikembalikan ke korporasi.
• • Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Djamari Chaniago memimpin rapat koordinasi dengan pemegang HGU dan PBPH pada Senin (7/9/2026).
• • Djamari menyatakan HGU bukan hak milik melainkan hak negara dengan kewajiban pengelolaan tertentu.
• • Djamari menyebut beberapa pelanggaran di lapangan sudah mulai diproses secara hukum.
• • Djamari menilai kebakaran berulang di konsesi sama mengindikasikan pola, bukan kecelakaan.
• • Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyatakan pemegang HGU memiliki kewajiban pengelolaan tanah.