Tumpang Tindih Lahan RTH Jadi Sorotan, Pemprov DKI Didorong Perkuat Integrasi Data dan Kepastian Hukum

Poin-Poin Utama

• • DKI Jakarta didorong perkuat integrasi data dan kepastian hukum terkait tumpang tindih lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
• • Tumpang tindih lahan RTH bukan sekadar sengketa pertanahan, melainkan mencakup tata kelola aset publik dan keberlanjutan ruang hijau.
• • Ketidakjelasan status kepemilikan, penguasaan, dan batas administrasi lahan membuka ruang klaim baru dari pihak lain.
• • Persoalan pertanahan yang tidak ditangani berpotensi berkembang dari konflik administrasi menjadi konflik penguasaan lapangan.
• • Temuan tersebut berasal dari tesis Dwi Dharma Prasetyo, mahasiswa Magister Terapan Ilmu Pemerintahan IPDN.
• • Judul tesis: Implementasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dalam Mengatasi Tumpang Tindih Lahan di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta.
• • Kasus yang diteliti meliputi Taman Gantara (2022), Taman Kumbang Sereh (2023), dan sengketa Taman Rawasari (2025).
• • Persoalan bersifat sistemik akibat ketidaksinkronan data antarinstansi, fragmentasi kewenangan, lemahnya pengawasan aset, dan koordinasi belum optimal.
• • Penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III dengan empat dimensi: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
• • Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif-analitis melalui wawancara mendalam, studi literatur, analisis dokumen, triangulasi, dan validasi data.
• • Upaya pengelolaan RTH telah dilakukan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta.
• • Upaya tersebut mencakup penertiban aset pemerintah daerah dan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN serta Badan Pengelolaan Aset Daerah.