Kasus Unsoed dan korupsi di kampus: Ketika jabatan di institusi berasa milik pribadi

Poin-Poin Utama

• • KPK mengungkap penyimpangan seleksi masuk universitas melibatkan kerja sama pejabat, pegawai, dan pihak swasta.
• • Dugaan penyimpangan penerimaan mahasiswa baru Unsoed melibatkan lebih dari satu orang, termasuk pejabat universitas, pegawai, dan pihak swasta.
• • KPK menemukan penggunaan kode, pemberian akses akun, dan kewenangan dalam proses penerimaan mahasiswa baru untuk mengatur calon mahasiswa tertentu.
• • Kasus Unsoed masih berproses secara hukum.
• • Korupsi tumbuh ketika kewenangan lembaga diperlakukan sebagai milik pribadi pejabat, bukan hanya karena keserakahan individu.
• • Kekuasaan yang tidak diimbangi akuntabilitas dapat berubah menjadi personal dan mengancam integritas institusi.
• • Loyalitas dalam kampus dapat bergeser dari institusi ke pribadi pemimpin ketika kekuasaan dipersonalisasi.
• • Kepemilikan psikologis membuat pejabat merasa berhak menentukan proyek, jabatan, kursi mahasiswa, dan keuntungan tertentu.
• • Penyimpangan tanpa koreksi dan sanksi membuat insan kampus menganggap kedekatan dengan pimpinan lebih penting daripada kompetensi.
• • Korupsi dapat berubah dari tindakan individu menjadi kebiasaan organisasi.
• • Mengganti pelaku belum tentu menghentikan praktik koruptif jika mekanisme sistemnya tidak diperbaiki.
• • Kebijakan publik memerlukan kajian berbasis bukti untuk memetakan pola penyalahgunaan dan memperbaiki sistem seleksi.
• • Jalur mandiri memberi kampus ruang menyesuaikan penerimaan dengan kebutuhan daerah dan program afirmasi.
• • Unsoed berstatus PTN-BLU dengan pendapatan dari kas negara dan PNBP layanan kelolaan.
• • Pada 2025, pagu BPPTN-BH sebesar Rp2,37 triliun sempat dipangkas Rp1,18 triliun.