Menimbang Jaminan Kesejahteraan dalam Islam

Poin-Poin Utama

• • Publik Indonesia diramaikan polemik data desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam beberapa pekan terakhir.
• • Buruh dengan upah minimum tercatat di desil 9 atau 10, kelompok paling mampu secara ekonomi.
• • Warga dengan utang menumpuk tercatat sejahtera karena memiliki rumah dan kendaraan.
• • Kesalahan klasifikasi mengancam akses terhadap bantuan sosial, subsidi energi, dan bantuan pendidikan anak.
• • Dalam Islam, jaminan hidup layak bagi fakir dan miskin merupakan hak atas harta orang kaya, bukan belas kasihan.
• • Zakat menempatkan sebagian harta orang kaya sebagai hak bagi yang membutuhkan.
• • Islam menetapkan setiap pemimpin bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya (hadits Bukhari dan Muslim).
• • Negara memikul tanggung jawab memastikan kebutuhan dasar: pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan.
• • Instrumen ekonomi Islam untuk distribusi kesejahteraan: zakat, infak, sedekah, wakaf, dan baitul mal.
• • Khalifah Umar bin Khattab membebaskan kaum lanjut usia non-Muslim yang tidak mampu bekerja dari pajak.
• • Lansia non-Muslim tidak mampu bekerja tersebut menerima santunan dari baitul mal.
• • Jaminan kesejahteraan dalam Islam bersifat inklusif untuk seluruh warga negara.
• • Sistem jaminan Khalifah Umar dibangun di atas basis data dan pendataan penuh kehati-hatian.
• • Islam melarang berbuat zalim, termasuk zalim melalui kebijakan atau sistem keliru.
• • Kesalahan klasifikasi statistik yang mencabut hak rakyat kecil memerlukan koreksi segera.