Ekonomi Netral
YLKI Minta DPR Panggil Pertamina dan ESDM soal Antrean BBM Makassar
YLKI desak DPR panggil Pertamina Patra Niaga dan Kementerian ESDM untuk bertanggung jawab atas antrean BBM di Makassar. Gangguan distribusi disebut dapat merembet ke transportasi, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. YLKI minta pemerintah tidak menyalahkan panic buying, melainkan bukti kan keamanan stok dengan distribusi mudah bagi konsumen.
Poin-Poin Utama
- YLKI meminta DPR RI memanggil PT Pertamina Patra Niaga dan Kementerian ESDM.
- Pemanggilan terkait antrean BBM di sejumlah SPBU di Makassar, Sulawesi Selatan.
- Rio Priambodo adalah Sekretaris Eksekutif YLKI.
- YLKI mendesak penjelasan komprehensif mengenai pasokan dan distribusi BBM di Makassar.
- BBM menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sehingga tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan.
- Ketersediaan BBM tidak cukup hanya dilihat dari jumlah stok yang tercatat.
- Kesulitan mendapatkan BBM dapat berdampak ke sektor transportasi, pendidikan, dan kesehatan.
- Gangguan pasokan BBM dapat merembet ke distribusi pangan, barang, dan pelayanan publik.
- YLKI menilai alasan panic buying tidak dapat menjadi satu-satunya penjelasan atas antrean panjang.
- Kekhawatiran masyarakat harus dijawab dengan kepastian pasokan dan informasi transparan.
- YLKI meminta pemerintah dan Pertamina memastikan konsumen dapat membeli BBM tanpa antrean berlebihan.
- YLKI meminta aparat menindak tegas penyalahgunaan BBM subsidi.
- Penyalahgunaan BBM subsidi meliputi penimbunan dan pengisian berulang secara tidak wajar.
- YLKI membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan BBM.
- Pengaduan masyarakat akan menjadi bahan advokasi untuk mendorong keadilan distribusi energi.
Ingin membaca liputan lengkap di portal penerbit?
Buka Sumber di Media IndonesiaHak cipta dan publikasi utuh dimiliki oleh Media Indonesia.