Satu Data Masyarakat Adat, Jalan Menuju Pengakuan

Poin-Poin Utama

• • Masyarakat adat kerap tidak terlihat dalam perencanaan pembangunan karena data yang saling berbenturan.
• • Pemerintah mengintegrasikan data masyarakat adat dalam kebijakan Satu Data dan Satu Peta.
• • Badan Registrasi Wilayah Adat menyerahkan 3.857 dokumen kepada Kementerian Kebudayaan.
• • Dokumen yang diserahkan meliputi data spasial wilayah adat dan data sosial masyarakat adat.
• • Data sosial mencakup jumlah komunitas, bahasa, sejarah asal-usul, kelembagaan adat, tradisi kebudayaan, dan keanekaragaman hayati.
• • Integrasi data di Kementerian Kebudayaan menjadi referensi bagi kementerian dan lembaga lintas sektor.
• • Data masyarakat adat telah masuk ke dalam Sistem Informasi Data Kepercayaan dan Masyarakat Adat.
• • Data spasial wilayah adat sering berbenturan dengan kebijakan perizinan dan kawasan hutan.
• • Hambatan pengakuan wilayah adat meliputi minimnya kemauan politik dan ketiadaan alokasi anggaran.
• • Badan Registrasi Wilayah Adat, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, dan Kementerian Kebudayaan menandatangani perjanjian kerja sama pada 19 Agustus 2026.
• • Fadli Zon menyatakan bahwa kelemahan kebijakan sering bersumber dari data yang minim atau tidak sinkron.
• • Data masyarakat adat harus akurat, memiliki standar jelas, dan dapat saling dipertukarkan.
• • Integrasi data menyatukan informasi dari berbagai lembaga menjadi fondasi kebijakan.
• • Lemahnya data di tingkat tapak terjadi karena masyarakat adat jarang dilibatkan dalam pengambilan kebijakan.
• • Kerja sama ini bertujuan memastikan data masyarakat adat hidup, berkembang, dan diwariskan melalui kebijakan.