Politik Netral
Satu Data Masyarakat Adat, Jalan Menuju Pengakuan
Prinsip Fair Use (Kutipan Wajar Nirlaba): Laman ini hanya menyajikan cuplikan ringkas dan analisis topik untuk keperluan riset & pemantauan warta publik secara non-komersial. Seluruh hak cipta dan naskah liputan utuh adalah milik sah redaksi Kompas.
Pemerintah mengintegrasikan data masyarakat adat melalui kebijakan Satu Data dan Satu Peta untuk dijadikan dasar perumusan kebijakan perlindungan. BRWA menyerahkan 3.857 dokumen yang mencakup data spasial wilayah adat dan data sosial seperti...
Sorotan Poin Topik
- Masyarakat adat kerap tidak terlihat dalam perencanaan pembangunan karena data yang saling berbenturan.
- Pemerintah mengintegrasikan data masyarakat adat dalam kebijakan Satu Data dan Satu Peta.
Baca Liputan Lengkap di Kompas
Buka Artikel Asli di Kompas online.co.id adalah platform kurasi warta nirlaba. Seluruh hak cipta, naskah komprehensif, dan materi editorial dimiliki penuh oleh Kompas.