Efisiensi Pembiayaan, BPJS Kesehatan Perketat Layanan Berbasis Hasil

Poin-Poin Utama

• • BPJS Kesehatan mengubah sistem pembayaran layanan dari berbasis volume menjadi berbasis nilai.
• • Pengumuman disampaikan oleh Direktur Utama Prihati Pujowaskito di Cimahi, Jawa Barat, pada 16 September 2026.
• • Pembayaran berbasis nilai menghargai kualitas layanan berdasarkan hasil dan mutu kesehatan pasien.
• • Biaya pelayanan JKN saat ini lebih besar Rp 2 triliun dibandingkan pendapatan iuran.
• • Dana jaminan sosial kesehatan hanya mampu menutup kewajiban klaim selama 1,3 bulan.
• • Standar keuangan yang ditetapkan untuk dana jaminan sosial kesehatan adalah 1,5 hingga 6 bulan.
• • Total biaya pelayanan kesehatan program JKN pada 2025 mencapai Rp 191,3 triliun.
• • Biaya pelayanan JKN pada 2019 tercatat sebesar Rp 108,8 triliun.
• • Sebanyak 87,1 persen biaya pelayanan JKN atau sekitar Rp 166,6 triliun mengalir ke layanan rumah sakit.
• • Hanya 12,9 persen biaya pelayanan JKN atau Rp 24,7 triliun yang dialirkan ke layanan primer.
• • BPJS Kesehatan menargetkan proporsi pembiayaan layanan primer meningkat hingga 24 persen.
• • Penyakit jantung merupakan penyakit dengan pembiayaan katastropik tertinggi, yaitu Rp 17,35 triliun pada 2025.
• • Kasus kateterisasi jantung melonjak dari 63.464 kasus pada 2021 menjadi lebih dari 138.000 kasus pada 2025.
• • BPJS Kesehatan menerapkan pembayaran berbasis nilai pada layanan jantung sebagai proyek percontohan.
• • Pemasangan ring sesuai Panduan Nasional Praktik Kedokteran hanya diperlukan untuk penyempitan di atas 90 persen.