FPHJ Minta Perusakan Hutan Jabar Ditelusuri hingga ke Pemodal

Poin-Poin Utama

• • FPHJ meminta penegakan hukum menelusuri pemodal di balik perusakan hutan di Jawa Barat.
• • Rapat kerja membahas penegakan hukum untuk keselamatan dan kelestarian hutan diadakan di Alam Santosa, Cimenyan, Kabupaten Bandung.
• • Rapat tersebut diselenggarakan pada Kamis, 17 September 2026.
• • Ancaman kawasan hutan Jawa Barat meliputi perambahan, pertanian, perkebunan, pertambangan tanpa izin, serta pembangunan permukiman dan vila.
• • Kerusakan hutan berpotensi menyebabkan banjir, longsor, kekeringan, dan sedimentasi.
• • FPHJ menolak penangkapan petani yang kemungkinan merupakan buruh tani yang dieksploitasi pihak tertentu.
• • FPHJ mendorong penegakan hukum menelusuri pihak yang memiliki modal dalam pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal.
• • Gunung Papandayan, Cikuray, Gunung Salak, dan Halimun menghadapi berbagai gangguan.
• • FPHJ mendorong pengawasan dan penegakan hukum melalui koordinasi antarinstansi.
• • FPHJ menyetujui reformasi agraria yang ditujukan untuk keadilan pemanfaatan lahan dan kesejahteraan masyarakat.
• • FPHJ menolak kawasan berstatus lindung dan konservasi dijadikan objek reformasi agraria.
• • Situ Cisanti di Bandung Selatan merupakan contoh kawasan hulu Citarum yang memiliki fungsi lindung.
• • Perubahan fungsi kawasan lindung berpotensi meningkatkan longsor dan sedimentasi di Sungai Citarum.
• • Sekitar 154 operasi penegakan hukum kehutanan telah dilakukan di Jawa Barat.
• • Dari 154 operasi tersebut, 32 perkara telah mencapai tahap P21.