Politik Netral
Pansus Papua DPD Tekankan Pendekatan Komprehensif untuk Selesaikan Konflik
Pansus Papua DPD RI menegaskan penyelesaian konflik dan kemanusiaan di Tanah Papua memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup perlindungan masyarakat sipil, pemulihan pengungsi, penegakan hukum, dan pelayanan dasar. Komnas HAM mencatat 42 peristiwa kekerasan pada semester I 2026 yang mengakibatkan 59 orang meninggal dan 50 luka-luka, dengan sekitar 22.000-22.661 pengungsi internal menghadapi keterbatasan akses layanan dasar. Pansus meminta pemerintah melakukan evaluasi nasional dan membentuk tim investigasi atau dialog yang melibatkan seluruh unsur kepentingan termasuk OPM untuk menciptakan Papua yang aman dan damai.
Poin-Poin Utama
- Pansus Papua DPD RI menegaskan penyelesaian konflik di Papua memerlukan pendekatan komprehensif.
- Pertemuan Pansus berlangsung di Kantor Bupati Mimika, Papua Tengah, pada 17 September.
- Peserta meliputi Bupati Mimika Johannes Rettob, perwakilan TNI, Komnas HAM, tokoh masyarakat, warga pengungsi Puncak Jaya, dan Majelis Rakyat Papua.
- Komnas HAM mencatat 42 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata di Papua pada semester I 2026.
- Peristiwa tersebut mengakibatkan 59 orang meninggal dan 50 orang luka-luka.
- Dari 59 korban jiwa, 43 merupakan warga sipil, 8 anggota TNI atau Polri, dan 8 anggota kelompok sipil bersenjata.
- Filep Wamafma menyatakan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap strategi pengamanan dan penyelesaian konflik bersenjata.
- Filep menegaskan pemerintah perlu memiliki strategi komprehensif dan tepat sasaran.
- Pansus mengusulkan peta jalan penyelesaian konflik dengan target waktu, indikator keberhasilan, pembagian tanggung jawab, dan mekanisme pengawasan.
- Filep meminta presiden segera membentuk tim investigasi, tim rekonsiliasi, atau tim dialog untuk Papua.
- Frits Ramandei menyatakan dialog dengan seluruh unsur kepentingan di Papua menjadi solusi efektif.
- Jumlah pengungsi internal di Papua tercatat sekitar 22.000 hingga 22.661 orang.
- Pengungsi menghadapi keterbatasan akses layanan dasar terutama pendidikan dan kesehatan.
- Pansus mengusulkan pembangunan Satu Data Pengungsi Papua yang mengintegrasikan data berbagai pihak.
- Frits mengapresiasi DPD RI karena Pansus mampu mengakselerasi isu Papua agar terdengar di tingkat pusat.
Ingin membaca liputan lengkap di portal penerbit?
Buka Sumber di DetikNewsHak cipta dan publikasi utuh dimiliki oleh DetikNews.