RUU Reforma Agraria Masuk Babak Krusial, DIM Pemerintah Disorot

Poin-Poin Utama

• • Pembahasan RU UU Pengaturan Reforma Agraria memasuki babak krusial setelah pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah kepada Badan Legislasi DPR RI.
• • Pemerintah menyerahkan 598 DIM dalam pembahasan UU tersebut.
• • Sebanyak 297 DIM berisi usulan penghapusan terhadap rumusan yang sebelumnya disusun DPR.
• • Sekitar 49,7 persen draf inisiatif DPR ditolak atau hendak dipangkas pemerintah.
• • Baleg menyetujui rancangan tersebut pada 8 September 2026.
• • Seluruh fraksi memberikan persetujuan agar pembahasan dilanjutkan.
• • Pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional menjadi salah satu substansi penting yang ditawarkan DPR.
• • Badan Reforma Agraria Nasional diarahkan berada langsung di bawah Presiden.
• • Baleg berpendapat kelembagaan baru diperlukan karena penyelesaian konflik agraria tersebar di berbagai kementerian dan lembaga.
• • Konstruksi yang dibahas menempatkan gubernur sebagai kepala BRAN pada tingkat provinsi.
• • Perdebatan terpenting adalah bentuk kelembagaan reforma agraria.
• • DPR menghendaki BRAN memiliki kewenangan lintas kementerian dalam menyelesaikan konflik.
• • DPR mengusulkan mekanisme agar tanah berkonflik dapat dilepaskan menjadi objek reforma agraria tanpa menyeret pejabat pada persoalan kerugian negara.
• • Sebagian konflik agraria terjadi di wilayah yang bertumpang tindih dengan aset BUMN, perkebunan negara, dan kawasan kehutanan.
• • Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menyerahkan DIM dalam rapat pembahasan tingkat I di DPR.