Politik Netral
DPR Dorong Reforma Agraria Berpihak pada Keadilan Rakyat
BAMS DPR RI menyoroti konflik agraria Sungai Bungur, Jambi yang mandek selama 25 tahun, akibat tumpang tindih penyerobotan lahan land reform seluas 1.500 hektar oleh perusahaan sawit swasta. Wakil Ketua BAMS DPR RI Adian Napitupulu menegaskan negara harus bertanggung jawab atas lahan yang diperuntukkan bagi petani gurem dan kesejahteraan masyarakat. DPR berkomitmen turun langsung ke Jambi untuk investigasi dan mediasi demi penyelesaian yang berpihak pada keadilan rakyat.
Poin-Poin Utama
- BAMS DPR RI memberi perhatian serius pada konflik agraria di Sungai Bungur, Jambi.
- Konflik agraria Sungai Bungur sudah berlangsung selama 25 tahun.
- DPR RI merencanakan aksi nyata meninjau langsung kondisi lapangan di Jambi.
- Adian Napitupulu menjabat Wakil Ketua BAMS DPR RI dan Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP Dapil Jawa Barat.
- Terdapat dugaan tumpang tindih penyerobotan lahan land reform seluas 1.500 hektar oleh perusahaan kelapa sawit swasta.
- Lahan 1.500 hektar tersebut diperuntukkan bagi program land reform untuk kesejahteraan masyarakat.
- Pernyataan sikap disampaikan Adian Napitupulu di Kompleks DPR RI pada Rabu (9/9/2026).
- BAMS DPR RI berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat terkait kasus ini.
- BAMS DPR RI akan segera turun ke Jambi untuk investigasi dan mediasi lapangan.
- Lahan land reform merupakan tanah objek reforma agraria yang dialokasikan negara untuk petani gurem atau masyarakat setempat.
- Tujuan program land reform adalah pemerataan ekonomi.
- Penyelesaian sengketa di Sungai Bungur mandek selama puluhan tahun.
- Hak-hak ribuan kepala keluarga terombang-ambing akibat mandeknya penyelesaian sengketa.
Ingin membaca liputan lengkap di portal penerbit?
Buka Sumber di SindonewsHak cipta dan publikasi utuh dimiliki oleh Sindonews.