RUU Reforma Agraria Jadi Usul Inisiatif DPR

Poin-Poin Utama

• • DPR menyetujui RUU Pengaturan Reforma Agraria sebagai usul inisiatif DPR.
• • RUU terdiri dari 16 bab dan 70 pasal.
• • Persetujuan diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-5 masa persidangan I tahun 2026-2027.
• • Rapat paripurna berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (8/9/2026).
• • Baleg DPR menyetujui hasil penyusunan RUU dalam rapat pleno pada Senin (7/9/2026) malam.
• • Panja membahas RUU secara intensif pada 2-5 September dan dilanjutkan 7 September 2026.
• • RUU mengatur perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi reforma agraria.
• • Pengaturan mencakup pendataan objek, restitusi, redistribusi tanah, legalitas hak atas tanah, dan pemberdayaan masyarakat.
• • Kelompok penerima legalitas hak atas tanah meliputi petani penggarap, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, dan masyarakat miskin termarjinalkan.
• • RUU membentuk Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
• • BRAN wajib menyampaikan laporan berkala kepada Presiden dan DPR.
• • RUU membentuk Dewan Pengawas BRAN beranggotakan sembilan orang.
• • Masa jabatan anggota Dewan Pengawas lima tahun dan dapat diangkat kembali satu kali.
• • RUU mengatur objek, subjek, hak dan kewajiban penerima, penyelesaian konflik agraria, serta batas minimum dan maksimum penguasaan dan pemilikan tanah.
• • Masyarakat mendapat ruang partisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, redistribusi dan restitusi tanah, serta pemberdayaan masyarakat.