Alarm Reformasi Antikorupsi Belum Berbunyi

Poin-Poin Utama

• • Tim Percepatan Reformasi Hukum dibentuk oleh Menko Polhukam Mahfud MD pada Mei 2023.
• • Tim telah menyerahkan lebih dari 150 rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo pada 14 September 2023.
• • Reformasi struktural di bidang antikorupsi belum juga selesai hingga pemerintahan berganti.
• • Kasus tata niaga timah menyangkut dugaan penyimpangan pada periode 2015-2022.
• • Kasus minyak mentah dan produk kilang Pertamina terkait penyimpangan pada periode 2018-2023.
• • PPATK menyampaikan 1.479 hasil analisis kepada aparat penegak hukum sepanjang 2025 hingga semester I-2026.
• • Transaksi teridentifikasi terkait pidana korupsi mencapai sekitar Rp195,7 triliun pada periode tersebut.
• • Dari sekitar 3,5 juta korporasi berbadan hukum, sekitar 823.000 belum melaporkan pemilik manfaat sebenarnya per April 2026.
• • Pencegahan korupsi menjadi salah satu dari empat bidang prioritas Tim Percepatan Reformasi Hukum.
• • Tiga bidang prioritas lain meliputi reformasi peradilan, reformasi agraria dan Sumber Daya Alam, serta reformasi peraturan perundang-undangan.
• • Rekomendasi tim mencakup penguatan verifikasi LHKPN dan integrasi data perpajakan, pertanahan, kendaraan, perbankan, serta badan hukum.
• • Rekomendasi lain adalah penguatan beneficial ownership dan penelusuran serta perampasan aset hasil kejahatan.
• • Ukuran keberhasilan reformasi antikorupsi meliputi deteksi dini, pemulihan aset, dan pencegahan pengulangan modus.
• • Aparat penegak hukum utama terdiri dari KPK, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan.
• • Lemahnya sistem pengawasan menyebabkan perkara korupsi baru terbuka setelah skala menjadi sangat besar.