Kemendagri Dorong Optimalisasi Retribusi TKA untuk Perkuat Tenaga Kerja Lokal

Poin-Poin Utama

• • Kemendagri mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan pengelolaan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
• • Penerimaan retribusi bertujuan mendukung pengawasan tenaga kerja asing dan pengembangan kompetensi tenaga kerja lokal.
• • Teguh Narutomo, Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, menekankan tata kelola retribusi yang tertib dan transparan.
• • Retribusi perlu diarahkan melalui mekanisme earmarking untuk mendukung pelatihan berbasis kompetensi, upskilling, dan sertifikasi profesi.
• • Kemendagri melalui Direktorat Pendapatan Daerah membina dan mengawasi pemerintah daerah dalam aspek regulasi, pemungutan, serta tata kelola keuangan.
• • Pembinaan meliputi evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
• • Kemendagri melakukan pengawasan pengalokasian penerimaan retribusi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
• • Kemendagri melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pendapatan daerah.
• • Penguatan tata kelola perlu didukung integrasi data dan sistem antara pemerintah pusat dan daerah.
• • Integrasi sistem diperlukan untuk memastikan tidak ada data tenaga kerja asing dan potensi retribusi yang terlewat.
• • Keterhubungan data antara pusat dan daerah diperlukan agar pengawasan dan pemungutan berjalan lebih cepat dan akurat.
• • Tantangan pengawasan meliputi ketidaksinkronan data pusat dan daerah, kepatuhan pemberi kerja, dan koordinasi lintas instansi.
• • Tantangan juga mencakup mobilitas tenaga kerja asing yang berpindah antarwilayah.
• • Pengawasan dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan untuk memastikan kesesuaian dokumen dengan kondisi aktual.
• • Penerimaan retribusi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas serta daya saing tenaga kerja lokal.