Guru Besar Trisakti soal UU Perampasan Aset: Cepat Penting, tetapi Tepat Jauh Lebih Penting

Poin-Poin Utama

• • Prof. Trubus Rahardiansah adalah Guru Besar Universitas Trisakti sekaligus Pengamat Kebijakan Publik.
• • Trubus mengingatkan agar percepatan penyelesaian UU Perampasan Aset diimbangi kehati-hatian dalam merumuskan kewenangan negara.
• • Tekanan publik agar UU Perampasan Aset segera diselesaikan dapat dipahami.
• • Kecepatan pengesahan tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pembentukan undang-undang.
• • Masyarakat menginginkan negara lebih efektif mengejar hasil kejahatan dan mengembalikannya untuk kepentingan publik.
• • UU Perampasan Aset memberikan kewenangan besar kepada negara untuk menelusuri, membekukan, menyita, hingga merampas aset.
• • Kehati-hatian tidak berarti menghambat pemberantasan korupsi atau melindungi pelaku kejahatan.
• • Trubus mengidentifikasi tiga keseimbangan yang perlu dijaga dalam pembahasan UU Perampasan Aset.
• • Keseimbangan pertama adalah efektivitas asset recovery dan perlindungan hak warga negara.
• • Keseimbangan kedua adalah kewenangan aparat dan kekuatan pengawasan.
• • Keseimbangan ketiga adalah kebutuhan mempercepat pembentukan undang-undang dan kewajiban menghasilkan regulasi yang presisi.
• • Pembahasan UU tidak cukup hanya menjawab aset apa yang dapat dirampas, tetapi juga siapa yang berwenang dan berdasarkan standar pembuktian apa.
• • Semakin besar kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, semakin kuat pula mekanisme pengawasan yang harus menyertainya.
• • Negara harus kuat menghadapi hasil kejahatan, tetapi kekuasaan negara sendiri juga harus dibatasi oleh hukum.
• • Kualitas proses penghimpunan masukan DPR ditentukan oleh sejauh mana masukan tercermin dalam konstruksi pasal yang disepakati, bukan banyaknya rapat atau pendapat yang diterima.