BPK mengungkap masalah pengelolaan keuangan negara senilai Rp49,28 triliun

Poin-Poin Utama

• • BPK menemukan permasalahan pengelolaan keuangan negara senilai Rp49,28 triliun berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2026.
• • Sebesar Rp1,80 triliun telah dikembalikan ke kas negara, daerah, perusahaan, atau badan lainnya selama pemeriksaan berlangsung.
• • Pengembalian dari pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah mencapai Rp740,93 miliar.
• • BPK menemukan pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada 288 pemerintah daerah belum sepenuhnya sesuai ketentuan.
• • BPK merekomendasikan kepala daerah memproses pengembalian kelebihan pembayaran dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
• • BPK menemukan pembayaran iuran peserta BPJS belum didasarkan pada data kepesertaan yang valid dan mutakhir.
• • BPK merekomendasikan koordinasi dengan BPJS Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri untuk pemutakhiran data kepesertaan.
• • BPK menemukan pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap belum optimal.
• • Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2026 memuat ringkasan 762 Laporan Hasil Pemeriksaan.
• • Pemeriksaan pada pemerintah daerah mencakup 548 Laporan Hasil Pemeriksaan, terdiri atas 546 Laporan Keuangan, satu Laporan Kinerja, dan satu Laporan Dengan Tujuan Tertentu.
• • BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk 509 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025.
• • BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian untuk 35 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025.
• • BPK memberikan opini Tidak Menyatakan Pendapat untuk dua Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025.
• • Tiga puluh tiga pemerintah daerah berhasil meningkatkan opini Laporan Keuangan dari Wajar Dengan Pengecualian menjadi Wajar Tanpa Pengecualian.
• • Peningkatan opini tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.