PUNGUTAN LIAR: Premanisme dan Ekonomi Informal
Kasus pungutan liar terhadap usaha kuliner di Yogyakarta viral karena pelaku diminta membayar Rp 1 juta per hari untuk parkir serta jatah makanan untuk 10 orang, padahal sudah mengantongi izin resmi. Studi sosiologi ekonomi mengonfirmasi pungli menciptakan ekonomi biaya tinggi yang menggerus daya saing, sementara riset Ian Douglas Wilson menunjukkan premanisme bukan sesuatu di luar sistem negara, melainkan bagian dari struktur kekuasaan yang terjalin melalui relasi patron-klien dengan militer, elite politik, dan institusi negara, berakar sejak era kolonial Belanda. Konsekuensinya, perusahaan yang beroperasi di bawah ancaman kekerasan mengalami penurunan efisiensi teknis dan kecenderungan investasi lebih rendah.
Poin-Poin Utama
- Kasus pungutan liar terhadap usaha kuliner di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, viral setelah beredar di media sosial.
- Pemilik usaha kuliner berhenti berjualan pada hari pertama dari rencana lima hari beroperasi.
- Pemilik usaha kuliner memiliki izin resmi dari pemilik atau pengelola lahan untuk berjualan.
- Oknum di lapangan meminta uang kompensasi parkir sebesar Rp 2,5 juta per hari.
- Harga kompensasi parkir dinegosiasikan menjadi Rp 1 juta per hari dengan total Rp 5 juta untuk lima hari.
- Pihak pengelola juga meminta jatah makanan gratis untuk 10 orang juru parkir.
- Terdapat permintaan jatah makan dari oknum aparat selain juru parkir.
- Pungli menciptakan high cost economy yang meluruhkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi.
- Riset Ian Douglas Wilson berjudul Politik Jatah Preman: Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca Orde Baru diterbitkan pada tahun 2018.
- Premanisme merupakan bagian dari sistem politik dan ekonomi yang terstruktur, bukan sesuatu di luar sistem negara.
- Premanisme ekonomi telah mengakar sejak masa rezim kolonial Belanda.
- Pada masa Orde Baru, banyak proyek mercusuar milik swasta maupun negara digerakkan melalui premanisme.
- Pasca-Orde Baru, kebebasan berserikat memantik eksplosi jumlah organisasi masyarakat baru.
- Kelompok preman mendapat perlindungan atau akses ekonomi sebagai imbalan dukungan terhadap militer.
- Negara dengan tingkat premanisme ekonomi tertinggi meliputi Somalia, Venezuela, Sudan, Suriah, Yaman, dan Lebanon.
Hak cipta dan publikasi utuh dimiliki oleh Kompas.