Khawatir Ada Sabotase, YLBHI Minta MA dan Pemerintah Segera Eksekusi Putusan MK

Poin-Poin Utama

• • YLBHI melalui Ketua Umum Muhammad Isnur meminta MA dan pemerintah segera eksekusi Putusan MK Nomor 260/PUU-XII/2025.
• • Putusan MK tersebut mewajibkan revisi Undang-Undang Peradilan Militer.
• • Isnur khawatir akan muncul penolakan serius dan upaya sabotase dari institusi TNI.
• • MK memberikan tenggat waktu maksimal dua tahun untuk revisi undang-undang.
• • Jika tidak ada pembaruan dalam dua tahun, UU Peradilan Militer dinyatakan inkonstitusional sepenuhnya.
• • Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum wajib diadili di peradilan umum.
• • Perubahan yurisdiksi peradilan militer didasarkan pada jenis tindak pidana, bukan lagi pada status prajurit.
• • Peradilan militer hanya dikecualikan dalam keadaan khusus seperti kondisi perang di daerah pertempuran.
• • YLBHI meminta MA, Kejaksaaan Agung, dan Polri segera membahas skema penanganan pidana umum prajurit militer.
• • Kemenkumham dan Kemenkopolkam harus segera terlibat dalam koordinasi teknis tanpa menunggu dua tahun.
• • MK mengabulkan seluruh permohonan uji materiil terhadap UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
• • Permohonan uji materiil diajukan oleh Lenny Damanik dan Eva Meliani Br. Pasaribu.
• • MK menyatakan UU Peradilan Militer bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
• • YLBHI meminta pemerintah dan DPR melibatkan masyarakat sipil dalam menyusun draf aturan baru.
• • Partisipasi bermakna dari koalisi masyarakat sipil diperlukan dalam reformasi peradilan militer.