KPK Usut Danaan Gratifikasi dan TPPU Wali Kota Madiun

KPK tengah mengusut kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang di lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagai pengembangan dari perkara pemerasan dan gratifikasi yang menyeret Wali Kota Madiun nonaktif Maidi. Penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap lima saksi di KPPN Kota Madiun menggunakan Sprindik baru yang terbit September 2026. Maidi sebelumnya telah dituntut hukuman tujuh tahun dua bulan penjara dan uang pengganti sebesar Rp8.005.384.790 terkait pemerasan berkedok CSR dan penerimaan gratifikasi miliaran rupiah.