RUU Perampasan Aset, Pakar Bicara Tak Rampas Harta Bukan Hasil Kejahatan

Komisi III DPR menggelar rapat dengan pakar membahas RUU Perampasan Aset, di mana Sekjen DPP Peradi Profesional Yuhelson menyampaikan bahwa RUU tersebut tidak boleh merampas harta yang bukan merupakan hasil tindak pidana. Yuhelson menekankan pentingnya membedakan secara tegas antara aset hasil kejahatan, aset sarana tindak pidana, dan harta kekayaan sah milik pelaku, tanpa mengorbankan due process of law. Ia mendukung pemberantasan korupsi melalui asset recovery, namun menegaskan bahwa perampasan tidak boleh berubah menjadi perampasan seluruh kekayaan pelaku.