Khawatir Menyasar Harta Sah, Advokat Minta Aturan Ketat Wewenang Perampasan Aset

Poin-Poin Utama

• • Advokat khawatir wewenang perampasan aset tanpa putusan pidana (NCB) dalam RUU Perampasan Aset berdampak pada penyitaan harta yang tak terkait tindak pidana.
• • Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR bersama Peradi Profesional digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/9/2026).
• • Sekretaris Jenderal Peradi Profesional Yuhelson menekankan konsep due process of law harus dijunjung tinggi dalam pembahasan RUU.
• • Yuhelson meminta tersedia ruang pembelaan hukum yang adil bagi pemilik harta atau pihak ketiga beritikad baik.
• • Peradi Profesional menuntut mekanisme pembuktian berimbang yang ketat antara aset hasil tindak pidana dan aset tidak terkait.
• • Peradi Profesional meminta mekanisme pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang perampasan aset.
• • Yuhelson mengusulkan hukum acara khusus mengatur perampasan aset agar setiap tahapan memiliki kepastian hukum.
• • Status tersangka, terdakwa, atau terpidana tidak boleh otomatis mengubah kekayaan menjadi rampasan negara.
• • Aset harus dibedakan tegas antara hasil tindak pidana, sarana tindak pidana, dan transformasi atau pengalihan hasil tindak pidana.
• • NCB harus bersifat luar biasa dan limitatif apabila tidak dilarang dalam RUU.
• • NCB tidak boleh menghapus kewajiban negara membuktikan keterkaitan aset dengan tindak pidana.
• • Anggota Komisi III DPR I Wayan Sudirta sepakat perlunya rambu-rambu agar wewenang perampasan aset tidak disalahgunakan.
• • Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menolak RUU menjadi alat kekuasaan untuk menyerang lawan politik.
• • Wewenang dalam RUU berpotensi membuat aparat penegak hukum merebut aset secara paksa.
• • Habiburokhman menilai hukum tidak boleh dijadikan alat politik atau alat kekuasaan.