Kejaksaan Agung meminta hakim PN Jakarta Selatan menolak praperadilan mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung terkait penyitaan dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG, dengan alasan penyitaan sudah sesuai Pasal 118-120 UU No. 20 Tahun 2025 dan dilakukan dalam keadaan mendesak terhadap barang bergerak termasuk perangkat elektronik. Kejagung beralasan penundaan berisiko menyebabkan barang dipindahkan, disembunyikan, dihancurkan, atau diubah termasuk data elektronik di dalamnya. Kejagung meminta hakim menolak seluruh permohonan praperadilan pemohon serta membebankan biaya perkara kepada pemohon.