Hukuman Mati bagi Koruptor, Masih Relevankah?

Poin-Poin Utama

• • Demonstrasi di Gedung DPR Jakarta pada 27 Agustus menuntut RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi koruptor.
• • Pimpinan DPR menjanjikan RUU Perampasan Aset disahkan sebelum 15 Desember 2026.
• • Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menolak hukuman mati untuk semua tindak pidana karena melanggar HAM.
• • Deklarasi Universal HAM dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menjamin hak untuk hidup warga negara Indonesia.
• • Amnesty International mencatat 113 negara telah menghapuskan pidana mati secara legislasi maupun praktik.
• • Negara-negara Eropa mengadopsi status abolisionis dengan menghapus hukuman mati untuk segala tindak kejahatan.
• • Penelitian Itskovich dkk. periode 2013-2024 terhadap 25 negara Uni Eropa menemukan hukuman mati tidak efektif menekan korupsi.
• • Studi tersebut menyimpulkan kepastian hukuman (certainty of punishment) lebih efektif daripada beratnya hukuman.
• • Studi tersebut juga menemukan kecepatan proses hukum (celerity) lebih efektif dalam pemberantasan korupsi.
• • Penelitian Tankebe, Karsted, dan Adu-Poku tahun 2016 di Ghana diterbitkan di jurnal International Criminal Justice Review pada 2019.
• • Studi Ghana menunjukkan calon koruptor tidak peduli berat hukuman jika kemungkinan tertangkap sangat kecil.
• • Tuntutan demonstran mencakup RUU Perampasan Aset untuk memiskinkan koruptor dan menciptakan efek jera.
• • Polemik muncul terkait penerapan hukuman mati bagi koruptor di Indonesia.
• • Usman Hamid menilai hukuman berat harus setimpal dengan perbuatan korupsi, bukan hukuman mati.
• • Artikel mengangkat pertanyaan relevansi hukuman mati bagi koruptor di tengah praktik korupsi yang terus berulang.