Hukum Negatif
Hukuman Mati bagi Koruptor, Masih Relevankah?
Prinsip Fair Use (Kutipan Wajar Nirlaba): Laman ini hanya menyajikan cuplikan ringkas dan analisis topik untuk keperluan riset & pemantauan warta publik secara non-komersial. Seluruh hak cipta dan naskah liputan utuh adalah milik sah redaksi Kompas.
Artikel membahas desakan hukuman mati bagi koruptor yang muncul dalam demonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta, dengan alasan untuk menciptakan efek jera. Namun, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menolak penerapan...
Sorotan Poin Topik
- Demonstrasi di Gedung DPR Jakarta pada 27 Agustus menuntut RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi koruptor.
- Pimpinan DPR menjanjikan RUU Perampasan Aset disahkan sebelum 15 Desember 2026.
Baca Liputan Lengkap di Kompas
Buka Artikel Asli di Kompas online.co.id adalah platform kurasi warta nirlaba. Seluruh hak cipta, naskah komprehensif, dan materi editorial dimiliki penuh oleh Kompas.