Restitusi Pajak Macet, Arus Kas Dunia Usaha Mandek

Poin-Poin Utama

• • Pelaku usaha mengeluhkan lambatnya pencairan restitusi pajak yang mengganggu perputaran dana internal perusahaan.
• • Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang menyatakan keluhan tersebut perlu perhatian serius dari pemerintah.
• • Sarman menegaskan kepastian proses restitusi penting untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem perpajakan.
• • Sarman meminta pemerintah memiliki standar waktu pencairan restitusi yang jelas agar perusahaan dapat memperhitungkan arus kas.
• • Dana restitusi yang tertahan berpotensi segera digunakan untuk meningkatkan produktivitas, ekspansi, perluasan pasar, atau pembiayaan proyek.
• • Keterlambatan pencairan restitusi dapat mengganggu Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang ditetapkan setiap tahun.
• • Dalam kondisi tertentu, perusahaan berpotensi mencari sumber pendanaan lain untuk mempertahankan operasional.
• • Tambahan pembiayaan dari perbankan dapat menimbulkan biaya pendanaan bagi perusahaan selama menunggu pencairan.
• • Tertahannya dana dapat memaksa perusahaan menyesuaikan prioritas penggunaan modal, terutama saat ekspansi atau proyek baru.
• • Aturan mekanisme restitusi pajak tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026.
• • Wajib pajak patuh berisiko rendah: restitusi PPN maksimal satu bulan melalui penelitian administrasi tanpa pemeriksaan penuh.
• • Wajib pajak patuh berisiko rendah: restitusi PPh badan maksimal tiga bulan melalui penelitian administrasi tanpa pemeriksaan penuh.
• • Pemeriksaan menyeluruh dapat membuat proses pengembalian restitusi berlangsung hingga 12 bulan.
• • Sarman menilai pemerintah perlu mengevaluasi proses restitusi untuk memastikan kepastian bagi dunia usaha.
• • Percepatan pembayaran restitusi berpotensi memperkuat aktivitas ekonomi secara lebih luas dan kontribusi terhadap perekonomian nasional.