Kebijakan Utang Dipotong DBH Dinilai Langgar Hak Daerah

Poin-Poin Utama

• • Pemerintah menyiapkan skema pinjaman daerah ke PT SMI, pembayaran menggunakan sebagian DBH.
• • Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan kebijakan tersebut kepada wartawan pada 8/9/2026 di Jakarta.
• • Skema bertujuan memastikan keterbatasan anggaran daerah tidak menghambat pembangunan infrastruktur.
• • Kebijakan masih dalam tahap sosialisasi menurut Menteri Keuangan.
• • Bupati Siak Afni Zulkifli menolak kebijakan tersebut pada 9/9/2026.
• • Pemkab Siak mewarisi utang kepada pihak ketiga dari pemerintahan sebelumnya.
• • Pinjaman ke PT SMI dikenai bunga 6 persen dan memerlukan persetujuan DPRD.
• • Pinjaman Rp 100 miliar ke PT SMI menimbulkan bunga sekitar Rp 6 miliar.
• • Bunga Rp 6 miliar setara pembangunan 1 km jalan base A atau 2 km pengeras jalan kampung dengan semen.
• • DBH seharusnya merupakan hak wajib, bukan pemberian opsional bagi daerah kaya sumber daya alam.
• • Alokasi DBH ditetapkan berjenjang dari desa melalui Musrenbang.
• • Kebutuhan daerah beragam, termasuk beasiswa, subsidi guru mengaji, dan guru 3T, tidak hanya infrastruktur fisik.
• • Guru Besar IPDN Djohermansyah Djohan menyatakan DBH wajib disalurkan sesuai prinsip otonomi daerah.
• • Kebijakan dinilai memaksa daerah berutang alih-alih mencairkan hak DBH.
• • Banyak kepala daerah terlilit utang akibat keterlambatan pusat membayar kewajiban DBH.