Hukum Netral
Ahli di Sidang MK Tegaskan Polri Sebagai Penyidik Utama di KUHAP tak Bisa Kendalikan Penyidik Lain
Prinsip Fair Use (Kutipan Wajar Nirlaba): Laman ini hanya menyajikan cuplikan ringkas dan analisis topik untuk keperluan riset & pemantauan warta publik secara non-komersial. Seluruh hak cipta dan naskah liputan utuh adalah milik sah redaksi Media Indonesia.
Dalam sidang pengujian UU KUHAP di MK, ahli Susi Dwi Harijanti menegaskan bahwa status Polri sebagai "Penyidik Utama" tidak berarti Polri berhak mengendalikan penyidik dari lembaga lain karena Pasal 30 ayat (4)...
Sorotan Poin Topik
- Sidang keempat perkara Nomor 274/PUU-XXIV/2026 di MK berlangsung pada Selasa (8/9).
- Sidang menguji Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
Baca Liputan Lengkap di Media Indonesia
Buka Artikel Asli di Media Indonesia online.co.id adalah platform kurasi warta nirlaba. Seluruh hak cipta, naskah komprehensif, dan materi editorial dimiliki penuh oleh Media Indonesia.